London, suararepubliknews.com – Pemerintah Inggris mengumumkan pada hari Senin (2/9/2024) bahwa mereka telah menangguhkan ekspor sejumlah senjata ke Israel karena khawatir senjata-senjata tersebut dapat digunakan untuk melanggar hukum internasional. Langkah ini menandai keputusan penting dalam hubungan antara Inggris dan Israel, terutama di tengah eskalasi konflik yang telah berlangsung hampir 11 bulan di Jalur Gaza.
Alasan di Balik Penangguhan Ekspor Senjata
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan bahwa setelah meninjau lisensi ekspor senjata, pemerintah Inggris menemukan adanya “risiko yang jelas” bahwa beberapa barang dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional. Penangguhan ini mencakup sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor yang ada, termasuk suku cadang untuk pesawat militer, helikopter, dan pesawat tanpa awak, serta barang-barang yang digunakan untuk penargetan darat.
“Keputusan tersebut bukanlah penentuan tidak bersalah atau bersalah tentang apakah Israel telah melanggar hukum internasional dan bukan embargo senjata,” kata Lammy, seperti dilansir oleh kantor berita AP pada Selasa (3/9/2024). Langkah ini lebih merupakan tindakan pencegahan daripada bentuk hukuman, dan menyoroti kekhawatiran yang berkembang di Inggris mengenai penggunaan senjata-senjata tersebut dalam konflik yang semakin memanas di Gaza.
Reaksi Israel terhadap Keputusan Inggris
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyampaikan kekecewaannya atas keputusan tersebut. Dalam unggahannya di platform media sosial X, Gallant menulis, “Sangat kecewa mengetahui sanksi yang dijatuhkan Pemerintah Inggris atas lisensi ekspor ke lembaga pertahanan Israel.” Israel, yang telah lama menjadi sekutu dekat Inggris, melihat langkah ini sebagai pukulan terhadap hubungan pertahanan antara kedua negara.
Tekanan Internasional dan Konflik di Gaza
Inggris adalah salah satu dari sejumlah sekutu lama Israel yang kini menghadapi tekanan untuk menghentikan ekspor senjata, terutama karena meningkatnya jumlah korban di Jalur Gaza. Menurut otoritas kesehatan di Gaza, lebih dari 40.000 warga Palestina telah tewas akibat konflik yang dipicu oleh serangan kelompok militan yang dipimpin oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan mengakibatkan penyanderaan sekitar 250 orang, dengan sekitar 100 sandera masih berada di Gaza.
Meskipun Inggris bukan pemasok utama senjata ke Israel, keputusan ini memiliki dampak simbolis yang signifikan. Pemerintah Inggris, yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Keir Starmer, mengambil sikap yang lebih kritis terhadap Israel dibandingkan pendahulunya dari Partai Konservatif. Langkah ini, meskipun dinilai terlambat oleh beberapa pihak, disambut baik oleh kelompok-kelompok advokasi seperti Campaign Against Arms Trade.
Tanggapan dari Kelompok Advokasi dan Tantangan Hukum
Langkah pemerintah Inggris ini juga muncul setelah tekanan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk Al-Haq dan Global Legal Action Network yang berbasis di Inggris, yang mengajukan gugatan hukum untuk memaksa Inggris menghentikan ekspor senjata ke Israel. Dearbhla Minogue, pengacara dari Global Legal Action Network, menyatakan bahwa keputusan pemerintah Inggris membenarkan kekhawatiran yang telah disuarakan oleh warga Palestina selama berbulan-bulan.
Di sisi lain, koordinator penelitian untuk Campaign Against Arms Trade, Sam Perlo-Freeman, menyebut penangguhan ini sebagai langkah yang disambut baik, meskipun ia mengkritik bahwa suku cadang untuk jet tempur F-35 tidak termasuk dalam daftar ekspor yang ditangguhkan.
Langkah Inggris: Tindakan Simbolis dengan Dampak Potensial
Langkah Inggris untuk menangguhkan ekspor senjata ke Israel di tengah konflik Gaza membawa pesan yang jelas namun kompleks. Di satu sisi, ini menunjukkan tekad Inggris untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. Di sisi lain, ini juga mencerminkan tekanan politik internal dan internasional yang dihadapi oleh pemerintahan Starmer.
Dengan konflik yang terus berlanjut dan tekanan dari berbagai pihak yang semakin besar, langkah Inggris ini bisa menjadi titik balik jika sekutu lainnya mengikuti jejak yang sama. Namun, implikasi jangka panjang dari keputusan ini terhadap hubungan Inggris-Israel dan dinamika politik di Timur Tengah masih harus dilihat. (Stg)
