Halmahera Selatan, suararepubliknews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan, yang dipimpin oleh Ahmad Patoni, SH.MH, telah menerima penyerahan dua tersangka dan barang bukti dari Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halmahera Selatan pada Rabu (31/7/2024). Kedua tersangka, Naim Saban (25) dan Jurnal Lasene alias Dela (26), terlibat dalam perkara pemalsuan data hingga pernikahan sejenis.
Kasus Pemalsuan Data dan Pernikahan Sejenis
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Selatan, Ahmad Patoni, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan dua tersangka dari penyidik Polres Halmahera Selatan terkait tindak pidana umum. Kedua tersangka diduga melakukan pemalsuan data untuk melangsungkan pernikahan sejenis pada Kamis, 16 Mei 2024, di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan.
Kronologi dan Pembongkaran Kasus
Patoni menjelaskan bahwa pemalsuan data ini dilakukan untuk mengelabui Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga memungkinkan terjadinya pernikahan sejenis antara Naim dan Jurnal, di mana Jurnal bertindak sebagai pengantin wanita dengan nama Dela, dan Naim sebagai pengantin pria. Kasus ini terbongkar setelah foto Dela saat SMA viral di media sosial, yang diunggah oleh seorang guru di Desa Sekely.
Tindak Lanjut dan Proses Hukum
Kedua tersangka disangkakan dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, junto pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, atau pasal 263 ayat (1) KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, atau pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Halmahera Selatan telah siap untuk menyidangkan kedua tersangka di pengadilan.
Penyerahan Tahap II
Penyerahan tahap II dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/37/VI/2024/SPKT/POLRES HALSEL/POLDA MALUT, tanggal 24 Mei 2024. Kedua tersangka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perlindungan data pribadi atau pemalsuan data diri.
Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini. (Mzr/Stg)
