Ketua LPKP2HI Sugeng Sutrisno
Tulungagung, Suararepubliknews.com – Sungguh memilukan kondisi Alokasi anggaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Provinsi Jatim di SMAN/SMKN yang ada di kabupaten Tulungagung akhir-akhir ini, 06/09/2023.
Setelah di terpa permasalahan terkait adanya tarikan sumbangan di salah satu SMKN di Tulungagung yang di demo oleh siswanya dan adanya permasalahan penjualan seragam di SMAN pada siswa baru yang menjadi viral beberapa waktu lalu, banyak Lembaga Pendidikan Sekolah di tingkat SMAN/SMKN di wilayah Kabupaten Tulungagung,yang tidak berani meminta sumbangan ke pada wali murid demi meningkatkan mutu pendidikan maupun untuk menunjang sarana prasarana pendidikan di sekolahan.
Di mana Lembaga Pendidikan di tingkat SMAN/SMKN untuk menunjang sarana prasarana pendidikan di sekolah selama ini hanya tergantung pada dana BOS, BPOPP dan Sumbangan dari wali murid,tetapi pada bulan September ini dana BPOPP yang seharusnya sudah turun 3 kali,tapi pada kenyataannya masih turun 1 kali.
“Dana BPOPP dalam setahun biasanya turun 4 termin, setiap triwulan”,kata salah satu Kepala Sekolah di Kabupaten Tulungagung.
“Sampai hari ini,masih turun satu kali termin,pada bulan April kemarin,itupun masih ada yang kurang,” imbuhnya.
Sementara itu ketua LPKP2HI Kediri Raya yang juga salah satu pemerhati pendidikan di Kabupaten Tulungagung melayangkan surat klarifikasi kepada Gubernur provinsi Jawa Timur dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk menanyakan,kenapa dana BPOPP sampai saat ini masih turun 1 kali?
“Hari ini,kami layangkan surat klarifikasi kepada Gubernur Jatim dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, terkait tersendat nya dana BPOPP”, kata,Sugeng Sutrisno,Rabu (6/9/2023).
“Ada permasalahan apa dana BPOPP yang sampai hari ini ,kok masih turun 1 kali seharusnya sudah turun 3 kali”, tambahnya.
Sugeng Sutrisno,meminta kepada Gubernur Jatim maupun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi segera membalas surat kami dan memberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut.Biar permasalahan tersebut cepat clear dan proses belajar mengajar tetap bisa berjalan lancar tanpa ada kendala.
“Bagaimana proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, kalau anggaran penunjang pendidikan tidak ada, kasihan pada anak-anak didik kalau sampai nanti proses belajar dan mengajar nya kurang bisa maksimal”, pungkasnya.. . . Yps/Kbt
