Jakarta, suararepubliknews.com – Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (PW FRN), Agus Flores, kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kinerja oknum polisi yang dinilai bermasalah. Hal ini ia sampaikan pada Senin (12/8/2024), menanggapi berbagai keluhan masyarakat yang terus berdatangan terkait dugaan pelanggaran oleh oknum anggota kepolisian.
Jangan Bebani Kapolri, Manfaatkan Divpropam dan Biro Wasidik
Agus Flores menyatakan bahwa keluhan masyarakat terhadap kinerja oknum polisi seharusnya ditangani langsung oleh Divisi Propam Polri dan Biro Wasidik Bareskrim Polri. Menurutnya, dengan memanfaatkan jalur-jalur ini, masyarakat tidak perlu membebani Kapolri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan oknum polisi. “Jangan beratkan Kapolri, fungsikan Divpropam Polri dan Biro Wasidik Bareskrim Polri. Kalau ada keluhan masyarakat, itu tugas mereka untuk menindaklanjuti,” ujar Agus.
Bukti Akrab: Kunci Pengaduan Masyarakat
Agus Flores juga menekankan bahwa setiap laporan yang disampaikan kepada pihak berwenang harus disertai dengan bukti yang kuat. “Saya bekerja dengan bukti akurat. Ada bukti, surat dikirim ke Propam Polri dan Karo Wasidik Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti,” tegasnya. Dia menambahkan bahwa setiap temuan di lapangan yang didukung oleh bukti kuat akan langsung dilaporkan melalui jalur resmi tanpa perlu banyak bicara di media.
FRN Berkomitmen: Tidak Ada Ruang bagi Oknum Polisi Bermasalah
Ketua Umum FRN juga menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi oknum polisi yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum. “Jika ada oknum polisi yang tiba-tiba diperiksa oleh Propam atau penyidik, itu berarti temuan kami di lapangan memang valid,” ujar Agus.
Dia juga menyampaikan bahwa segala bentuk pelanggaran, termasuk yang terkait dengan tambang dan BBM ilegal, harus ditindak dengan tegas, meskipun hal tersebut melibatkan anggota kepolisian.
Soal Jenderal, Jalurnya Presiden
Agus Flores menegaskan bahwa jika ada dugaan pelanggaran yang melibatkan perwira tinggi berpangkat jenderal, maka jalur pengaduan yang tepat adalah kepada Presiden Republik Indonesia. “Kalau urusan jenderal, laporannya ke Presiden Jokowi, karena jabatan jenderal tergolong jabatan politik,” jelasnya.
Dengan sikap tegas dan berkomitmen dalam mengawasi kinerja oknum polisi, FRN berharap dapat membantu membersihkan institusi kepolisian dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas dan profesionalisme. (Iwan H)
