Home / Tak Berkategori

Sabtu, 9 November 2024 - 20:28 WIB

Menteri ATR/BPN dan Kapolri Sepakat Bentuk Satgas Khusus Berantas Mafia Tanah Tanpa Toleransi

apolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam upaya memberantas mafia tanah yang selama ini meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi

apolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam upaya memberantas mafia tanah yang selama ini meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi

Komitmen Bersama Demi Kepastian Hukum dan Iklim Investasi yang Aman

Jakarta, suararepubliknews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam upaya memberantas mafia tanah yang selama ini meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi. Pernyataan ini disampaikan Kapolri usai menerima kunjungan resmi Menteri Nusron Wahid di Mabes Polri pada Jumat (8/11/2024).

Pembentukan Satgas Bersama untuk Aksi Nyata

Kapolri mengungkapkan bahwa Polri siap mendukung program-program yang digagas Kementerian ATR/BPN dengan membentuk satgas bersama.

“Kami akan support penuh dan segera membentuk satgas untuk mendukung kebijakan dari Bapak Menteri ATR/BPN,” tegas Jenderal Sigit.

Pembentukan satgas ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam kasus-kasus sengketa tanah antara masyarakat, korporasi, dan pihak-pihak tertentu lainnya.

Kolaborasi Penting untuk Perlawanan terhadap Mafia Tanah

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa peran Polri sangat krusial dalam menindak kejahatan pertanahan.

 

“Kami butuh dukungan dari kepolisian karena mereka memiliki dimensi hukum dan pengamanan yang lengkap,” ujarnya.

Nusron menegaskan bahwa keberadaan Polri sangat diperlukan, terutama saat melakukan eksekusi penertiban dan pemberantasan mafia tanah. Dukungan ini penting tidak hanya untuk melindungi hak-hak perdata masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman dan stabil.

Zero Tolerance: Langkah Tegas tanpa Kompromi

Dalam pertemuan tersebut, Nusron Wahid dan Jenderal Sigit sepakat bahwa tidak ada toleransi terhadap mafia tanah. Para pelaku yang terbukti terlibat akan dikenakan pasal berlapis, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kami sepakat, tidak ada toleransi untuk mafia tanah. Akan kami gas terus, pasal berlapis akan kami terapkan, dan penggunaan duit mereka akan kami kejar hingga pengembaliannya kepada negara atau rakyat jika itu tanah negara atau tanah masyarakat,” tegas Nusron.

Dorongan untuk Stabilitas Investasi dan Perlindungan Masyarakat

Nusron menambahkan bahwa langkah tegas ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan kepercayaan bagi investor.

“Investor yang ingin berusaha dan beraktivitas ekonomi di Indonesia harus merasa aman dan tidak terganggu oleh ulah mafia tanah,” ujarnya.

Upaya ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan internasional terhadap stabilitas ekonomi dan hukum di Indonesia.

Pewarta: Dhet
Editor: Stg
Copyright © suararepubliknews 2024

Share :

Baca Juga

Maluku

Pangdam XV/Pattimura Pimpin Sertijab Pejabat Kodam
Polres Humbahas dan Jajaran Polsek Laksanakan Jum’at Curhat Guna Dengarkan langsung Keluhan Warga

Buru

Dukung Operasional Perkantoran, Lapas Namlea Terima Bantuan Dari Ditjenpas
Suasana Penuh Keakraban di Makodam III Siliwangi: Kejutan Ulang Tahun untuk Pangdam III Siliwangi dari Kapolda Jabar
Danrem 071/Wijayakusuma, Menjadi Irup Upacara 17 an, Sampaikan Perintah Kasad

Hukum

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Ditolak, DPR Deklarasikan Hormati Putusan MK
Mitos Konsumsi Gula dan Diabetes: Fakta yang Perlu Diketahui, Serta Cara Efektif Mencegah Diabetes

Jakarta

KPK Tegas Tolak Usulan Luhut Soal Penghapusan Unsur Kerugian Negara dalam Tipikor

Contact Us