PABPDSI Kabupaten Lebak desak Pemdes Lebak segera terbitkan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kamis (19/01/2023).
Lebak,Suararepubliknews.com – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Lebak mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak untuk segera menerbitkan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurut Ketua Umum PABPDSI Kabupaten Lebak, Saepullah mengatakan, diterbitkannya Perda tentang BPD sangat dibutuhkan untuk memperkuat institusi BPD sebagai lembaga legislatif di desa.
“Selain itu juga, PABPDSI meminta peningkatan kesejahteraan BPD. Sebab, selama ini tunjangan yang diterima oleh masing-masing anggota BPD masih sangat minim. Bayangkan saja, satu anggota BPD hanya mendapatkan Rp. 150 ribu hingga Rp. 300 ribu per bulan,”‘ ujar Saepullah di Rangkasbitung, Kamis (19/01/2023).
Untuk itu, lanjut Saepullah, pihaknya bersama pengurus hari ini menghadap ke pihak Pemda Lebak dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Lebak, H. Ade Sumardi.
“Alhamdulillah beliau menerima dengan baik kedatangan kami dan menampung aspirasi dari kami. Bahkan beliau nampak kaget mendengar tunjangan BPD sangat minim sekali. Mudah-mudahan aspirasi dari rekan rekan BPD dapat direalisasikan oleh Pemkab Lebak. Sebab, Pak Wabub meminta do’a pada semua anggota BPD mudah-mudahan pada tahun 2023 ini tuntutan kami dapat direalisasikan,” ujarnya.
(Wan)
