Home / Tak Berkategori

Jumat, 6 September 2024 - 11:52 WIB

Bupati Humbang Hasundutan Raih Insentif Stunting Terbaik se-Sumatera Utara: Komitmen Pengentasan Stunting Ditingkatkan di Rakornas

Kabupaten Humbang Hasundutan, yang meraih kinerja terbaik di Provinsi Sumatera Utara, berhasil mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp6.882.166.000 (enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Kabupaten Humbang Hasundutan, yang meraih kinerja terbaik di Provinsi Sumatera Utara, berhasil mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp6.882.166.000 (enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Kabupaten Humbahas Raih Penghargaan di Rakornas Penurunan Stunting dengan Insentif Fiskal Rp6,88 Miliar

Jakarta, suararepubliknews.com – 6 September 2024, Bupati Humbang Hasundutan yang diwakili oleh Kadis PMDP2A Drs. Maradu Napitupulu bersama Plt Kadis Kesehatan P2KB dr. Gunawan Sinaga menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penurunan Stunting yang berlangsung selama dua hari, 4-5 September 2024, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Acara yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (HC) Ma’ruf Amin, menjadi ajang penting dalam mengkoordinasikan langkah percepatan penurunan stunting di seluruh Indonesia.

Pengarahan Wakil Presiden: Pendampingan Hingga Tingkat Desa dan Perhatian pada Daerah Tertinggal

Dalam arahannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), menekankan pentingnya pendampingan hingga ke tingkat desa dan keluarga. Menurutnya, daerah-daerah tertinggal, terbelakang, dan terluar harus mendapat perhatian khusus, terutama melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan sarana prasarana. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci utama keberhasilan program penurunan stunting.

“Seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memastikan program berjalan dengan baik hingga ke tingkat desa dan keluarga,” ujar Ma’ruf Amin dalam pidatonya.

Insentif Fiskal untuk Daerah Berkinerja Baik, Humbang Hasundutan Terima Rp6,88 Miliar

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden memberikan insentif fiskal kepada daerah-daerah yang berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Kabupaten Humbang Hasundutan, yang meraih kinerja terbaik di Provinsi Sumatera Utara, berhasil mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp6.882.166.000 (enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras tim yang solid dalam penanganan stunting, sehingga mampu membawa Humbang Hasundutan berada di garis depan dalam penurunan angka stunting di Sumatera Utara.

Menko PMK: Keberhasilan Penurunan Stunting Harus Dilanjutkan Demi Indonesia Emas 2045

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Muhajir Effendi, memberikan apresiasi kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota atas kerja tim yang baik dalam menurunkan angka stunting. Ia menyebutkan bahwa angka stunting yang pada tahun 2018 mencapai 30,8% telah berhasil ditekan menjadi 21,5% pada tahun 2023, turun sebesar 9,3% atau rata-rata 1,86% per tahun.

“Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama dari tingkat pusat hingga desa. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, program percepatan penurunan stunting harus terus dilanjutkan dengan komitmen kuat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Menko PMK.

Fokus pada Pendekatan Holistik dan Integratif hingga Tingkat Keluarga

Menko PMK juga menghimbau agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tetap fokus pada sasaran dan melakukan tindakan nyata yang lebih konvergen, holistik, dan integratif hingga ke level keluarga. Ia menekankan pentingnya menjaga disparitas antar wilayah agar tidak semakin tinggi dan memastikan penanganan daerah yang berdampak luas mendapatkan perhatian lebih.

“Dengan pendekatan holistik dan integratif, kita harus memastikan bahwa intervensi penurunan stunting menyentuh setiap keluarga, terutama di daerah yang membutuhkan,” tambahnya.

Evaluasi TPPS Pusat: Peningkatan Kualitas Layanan Posyandu Masih Diperlukan

Berdasarkan hasil pantauan TPPS pusat dari Setwapres RI yang dilakukan pada tahun 2024, ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki, khususnya di tingkat Posyandu. Dari 300.188 Posyandu yang ada di Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam hal keakuratan penimbangan serta perlunya peningkatan SDM di Posyandu, terutama dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu agenda prioritas yang akan terus dibenahi demi memastikan kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pemerintah pusat, bersama daerah, terus memperkuat komitmennya untuk memberantas stunting dan memperbaiki kualitas hidup generasi masa depan. Program ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi emas yang sehat dan produktif, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. (Demak S)

Share :

Baca Juga

Maluku

Kapolda Maluku Temui Pemerhati GBPM, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Perempuan dan Anak
Noha Siap Jadi Desa Bambu, BLK Don Bosco dan Rotary Club lakukan tanam Anakan Bambu
Kepala SMKN 5 Kota Serang Sambut Positif Kunjungan Media: Sinergi untuk Kemajuan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Sekolah

Banten

Polres Lebak Polda Banten Gelar Panen Raya Jagung, Dukung Swasembada Pangan Nasional
20 Tim Futsal LiNus Sumsel Berlaga di Muba
Kapolsek Malingping Polres Lebak Gelar Jum’at Curhat Bersama Warga Desa Malingping Utara
Ini Daftar Susunan Pemain Timnas Belanda di Euro 2024
Polresta Cirebon Ikuti Zoom Meeting Pembagian Takjil dan Buka Puasa Bersama Kapolri, Dewan Pers, Pimpinan Redaksi Media, dan Wartawan

Contact Us