Dhaka, suararepubliknews.com – Pihak kepolisian memberlakukan peraturan jam malam yang ketat di seluruh wilayah Bangladesh, dengan pasukan militer berpatroli di beberapa bagian ibu kota pada Sabtu (20/07). Langkah ini diambil untuk meredam kekerasan yang terjadi setelah bentrokan berhari-hari terkait distribusi jabatan di pemerintahan yang menyebabkan beberapa warga tewas dan ratusan lainnya luka-luka.
Kekerasan Meningkat di Tengah Larangan Kegiatan Publik
Jam malam diberlakukan setelah terjadinya hari paling mematikan dalam beberapa minggu protes tersebut, meskipun telah ada larangan untuk melakukan kegiatan publik. Laporan-laporan yang beredar bervariasi mengenai jumlah korban tewas pada Jumat, dimana Somoy TV melaporkan 43 orang. Seorang wartawan melihat 23 jasad di Rumah Sakit Sekolah Tinggi Medis Dhaka, namun tidak dapat dipastikan apakah semua korban tewas pada Jumat (19/07).
Sebanyak 22 orang lainnya tewas pada Kamis (18/07), ketika para mahasiswa yang berunjuk rasa berusaha untuk memberlakukan “penutupan total” di negara tersebut. Beberapa orang juga tewas pada hari Selasa dan Rabu.
Tantangan Terbesar Bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina
Aksi demonstrasi yang dimulai beberapa minggu lalu semakin memuncak ketika kekerasan meletus pada hari Selasa. Ini merupakan tantangan terbesar bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina sejak ia memenangkan masa jabatan keempat kalinya secara berturut-turut setelah pemilihan umum pada bulan Januari lalu yang diboikot oleh kelompok-kelompok oposisi.
Polisi dan para pengunjuk rasa bentrok di jalan-jalan dan di kampus-kampus perguruan tinggi di Dhaka dan kota-kota lain di seluruh negara Asia Selatan ini. Pihak berwenang bergerak cepat dengan memblokir komunikasi online, yaitu menutup layanan seluler dan internet. Beberapa saluran berita televisi juga tidak mengudara, dan situs web sebagian besar surat kabar Bangladesh tidak dapat diakses atau sedang dalam proses pembaruan.
Laporan Jumlah Korban dan Situasi Tidak Stabil
Pihak berwenang belum dapat dihubungi untuk mengonfirmasi jumlah korban jiwa, namun surat kabar Daily Prothom Alo melaporkan 103 orang tewas sejak hari Selasa. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Dhaka mengatakan pada Jumat bahwa laporan-laporan mengindikasikan “ratusan hingga ribuan” orang terluka di seluruh Bangladesh. Kedutaan tersebut mengatakan bahwa situasinya “sangat tidak stabil.”
Pelarian Narapidana dan Serangan Siber
Media lokal juga melaporkan bahwa sekitar 800 narapidana melarikan diri dari sebuah penjara di Narsingdi, sebuah distrik di sebelah utara ibu kota Dhaka, setelah para pengunjuk rasa menyerbu fasilitas penjara tersebut dan membakarnya pada Jumat.
Sementara itu, beberapa situs web utama pemerintah, termasuk situs web bank sentral Bangladesh dan kantor perdana menteri, tampaknya telah dibajak oleh para peretas.
Kebijakan Jam Malam dan Tindakan Keamanan
Jam malam dimulai pada tengah malam dan akan dilonggarkan besok hari, dari siang hingga pukul 14.00, agar masyarakat dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok sebelum diberlakukan kembali hingga pukul 10.00 hari Minggu. Perintah “tembak di tempat” juga diberlakukan, yang memberikan pasukan keamanan wewenang untuk melepaskan tembakan ke arah massa dalam kasus-kasus ekstrem, kata anggota parlemen Obaidul Quader, sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa.
Tuntutan Para Pengunjuk Rasa dan Sistem Kuota
Kekacauan ini menyoroti keretakan dalam pemerintahan dan ekonomi Bangladesh serta meningkatnya rasa kekecewaan para pemuda yang tidak memiliki pekerjaan layak setelah lulus dari sekolah. Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan hingga 30% dari pekerjaan pemerintah untuk keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 melawan Pakistan.
Mereka berpendapat bahwa sistem ini diskriminatif dan menguntungkan para pendukung Hasina, yang partainya Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan, dan mereka ingin sistem ini digantikan dengan sistem berbasis prestasi.
Hasina mempertahankan sistem kuota tersebut dan mengatakan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan tertinggi atas kontribusi mereka dalam perang, terlepas dari afiliasi politik mereka.
Pertemuan dan Diskusi Mengenai Tuntutan Mahasiswa
Perwakilan dari kedua belah pihak bertemu pada Jumat malam untuk mendapatkan resolusi. Setidaknya tiga perwakilan aktivis mahasiswa ikut serta dalam pertemuan tersebut, dimana mereka menuntut reformasi sistem kuota, pembukaan asrama mahasiswa di seluruh negeri, dan pengunduran diri para pegawai universitas yang gagal mencegah kekerasan di kampus-kampus. Menteri Urusan Hukum Anisul Huq mengatakan bahwa pemerintah terbuka untuk mendiskusikan tuntutan-tuntutan para aktivis mahasiswa tersebut.
Dukungan Oposisi dan Tanggapan Pemerintah
Protes-protes ini juga didukung oleh oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang telah bertekad untuk mengorganisir demonstrasi-demonstrasi mereka sendiri di mana banyak dari para pendukungnya ikut serta dalam aksi-aksi protes di kalangan mahasiswa. Sebuah pernyataan BNP pada Jumat mengatakan bahwa para pendukungnya tidak bertanggung jawab atas kekerasan tersebut dan partai tersebut tidak mendukung sabotase untuk alasan politik.
Liga Awami dan BNP telah sering menuduh satu sama lain memicu kekacauan politik dan kekerasan, yang terakhir menjelang pemilu nasional, yang dirusak oleh tindakan kekerasan terhadap beberapa tokoh dari pihak oposisi, sementara pemerintah Hasina menuduh partai tersebut berusaha untuk mengacaukan jalannya pemilu.
Sebelumnya, pemerintah Hasina telah menutup kuota lowongan pekerjaan setelah protes massal mahasiswa pada tahun 2018. Namun pada bulan Juni, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan kuota tersebut setelah perwakilan dari para veteran tahun 1971 mengajukan petisi. Mahkamah Agung menangguhkan keputusan tersebut, sambil menunggu sidang banding, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan membahas masalah ini pada hari Minggu.
Hasina meminta para pengunjuk rasa untuk menunggu keputusan pengadilan. (Stg)
Sumber: APnews “Despite curfew, deaths mount in Bangladesh student protests over government jobs quota”
