Kabupaten Tangerang –Suara republik news Com. Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan kembali mencuat di Kabupaten Tangerang. PT PCM Kabel Indonesia, perusahaan manufaktur yang berlokasi di kawasan industri Jalan Raya Mauk KM 7, Karet Raya No. 228, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan, diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap dua karyawan yang bekerja sebagai petugas keamanan pabrik.
Kedua karyawan tersebut, Asep Gunawan dan Tata Tahyar, mengaku diberhentikan tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Kepada awak media, Asep menjelaskan bahwa pihak perusahaan memaksanya menandatangani surat pengunduran diri dengan alasan perusahaan tidak lagi membutuhkan tenaganya.
Saya disuruh menandatangani surat pengunduran diri oleh pihak HRD. Mereka bilang perusahaan tidak membutuhkan saya lagi, dan sampai sekarang gaji saya masih ditahan. Saat saya konfirmasi ke HRD, hanya disuruh bersabar,” ungkap Asep kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).
PHK tersebut disebut-sebut bermula dari dugaan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian di area pabrik, meski hingga kini perkara tersebut masih dalam penyelidikan Polsek Sepatan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Baik Asep maupun Tata mengaku telah bekerja di perusahaan itu sejak Agustus 2020 hingga September 2025 dengan gaji bulanan sebesar Rp2.838.584, di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp4.901.117 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024.
Selain itu, dari gaji bulanan juga terdapat potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp90.554 dan BPJS Pensiun sebesar Rp45.237.
Somasi Resmi Telah Dikirim, Perusahaan Belum Merespons
Kuasa hukum kedua karyawan, Abu Bakar, S.H., M.H. dari Kantor Hukum A.B Associate, menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi resmi pada 5 November 2025, namun hingga kini belum ada tanggapan dari pihak perusahaan.
Somasi sudah kami kirimkan secara resmi, tetapi tidak ada itikad baik dari perusahaan. Ini bentuk pengabaian terhadap hak normatif pekerja. Gaji adalah hak dasar, bukan alat intimidasi,” tegas Abu Bakar.
Abu Bakar menilai tindakan perusahaan berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum ketenagakerjaan, antara lain:
– Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang melarang pengusaha membayar upah di bawah UMR.
* Pasal 77 dan 78 UU Nomor 13 Tahun 2003 serta PP Nomor 35 Tahun 2021, terkait pelanggaran jam kerja melebihi batas ketentuan (dilaporkan hingga 12–24 jam per hari tanpa pengganti).
* Pasal 95 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur keterlambatan pembayaran upah, dengan ancaman pidana sesuai Pasal 185 ayat (1): hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp400 juta.
Pihak Perusahaan Akui Lakukan PHK
Saat dikonfirmasi di lokasi pabrik, Yudha, perwakilan HRD PT PCM Kabel Indonesia, membenarkan adanya PHK terhadap kedua karyawan tersebut.
Benar, kami melakukan PHK terhadap Asep dan Tata dengan cara memberikan surat pengunduran diri. Kami menilai ada unsur kelalaian kerja yang menyebabkan kerugian sekitar Rp100 juta. Soal gaji yang belum dibayarkan, akan kami bicarakan dulu dengan manajemen,” jelas Yudha, Rabu (12/11/2025)
Pelanggaran Normatif dan Lemahnya Pengawasan
Praktik PHK sepihak dan pembayaran upah di bawah standar minimum menunjukkan indikasi lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Selain berpotensi melanggar hukum, tindakan seperti ini juga mencederai prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).
Kuasa hukum menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dan bila perlu, melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk memastikan hak-hak pekerja dipenuhi secara adil dan transparan.( Rosita)
