Drilling di Muba
Pemkab Muba dan TNI Fokuskan TMMD Tahun 2023 untuk Infrastruktur dan Penanganan Stunting langsung menemui Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi SIP MBA MHan di
Markas Kodam II/Sriwijaya, Jumat (9/9/2022).
PALEMBANG, Suararepubliknews – Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi terus gencar menggalang
kekuatan untuk menertibkan illegal drilling atau sumur minyak ilegal
di Kabupaten Muba.
Kali ini, Pj Bupati Apriyadi meminta backup secara langsung dengan
menemui Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi SIP MBA MHan di
Markas Kodam II/Sriwijaya, Jumat (9/9/2022).
“Pemkab Muba ingin bersama-sama TNI dan Polri untuk penertiban bahkan
penindakan hukumnya agar illegal drilling ini tidak terus bertambah di
Muba,” ujar Apriyadi.
Apriyadi memaparkan, saat ini di Muba sudah ada 7000 sumur bor
(illegal drilling) dan perhari bisa hasilkan 5000 barel tetapi hanya
sekitar 600 barel yang bisa diangkut oleh Perumda PT Petro Muba.
“Sesuai arahan Presiden kepada kami Kepala Daerah agar disusun aturan
yang tetap melibatkan masyarakat dalam mengelolanya, namun minyak
mentah tetap dikembalikan kepada Pemerintah melalui SKK Migas kemudian
lanjut ke Pertamina, namun kewenangan tersebut belum ada,” paparnya.
“Kalau misalkan perlu penindakan hukum kita bisa saja bersama TNI dan
Polri untuk melakukan itu, namun regulasinya ini belum ada, kita ingin
ada Permen ESDM yang bisa menguatkan untuk penegakan hukum,” urainya.
Selain itu, Apriyadi juga menuturkan bahwasannya di Muba khususnya di
wilayah perbatasan Provinsi tepatnya di Muara Medak sering terjadi
karhutlah. “Pemkab Muba ingin masyarakat diberdayakan untuk kelola
lahan gambut, tanam jagung diselanya ditanam ecalyptus,” urainya.
Kemudian, Pemkab Muba di tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar
Rp10 Miliar untuk program TMMD yang akan membuka daerah di Muba yang
terisolir.
“Program TMMD di Muba selalu berjalan maksimal, semoga di tahun 2023
nanti dapat kembali berjalan baik demi masyarakat pinggiran atau
termasuk kategori terisolir, dan tentu ini bentuk sinergi TNI dan
Pemkab Muba untuk masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI
Hilman Hadi SIP MBA MHan mengatakan untuk mengatasi illegal drilling
langkah pendeknya perlu ada diskresi dan penegakan hukum secara
bersama.
“Tentu ini harus diatasi, dan TNI sangat siap bersama-sama Pemerintah
Kabupaten Muba untuk melakukan tindakan,” tegasnya.
Kemudian, terkait TMMD di tahun 2023 di Kabupaten Muba mendatang
diharapkan tidak hanya fokus untuk infrastruktur tetapi juga
difokuskan untuk penanganan stunting dan penyediaan sarana air bersih
warga pelosok.
“Semoga TMMD tahun 2023 nanti di Muba sinergi TNI bersama Pemkab Muba
dapat berkontribusi dan memberikan manfaat baik untuk masyarakat
Muba,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Apriyadi turut didampingi Dandim 0401
Muba Letkol ARM Dede Sudrajat, Kasat Pol PP Erdian Syahri SSos MSi,
Kabid Komunikasi Publik Kominfo Muba Yettria SKM MSi, dan Plt Kabag
Protokol Rangga Perdana Putera SSTP.
